Setelah DPR, Menkumham berencana revisi UU teroris untuk tangkal ISIS

OkeJoss.co – Setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto merencanakan untuk merancang Undang-Undang (UU) untuk menangkal semakin berkembangnya ISIS di Indonesia, maka hal serupa akan dilakukan oleh pemerintah.

Melalui Menkumham Yasonna Laoly, pemerintah telah mewacanakan untuk membentuk Perppu untuk menanggulangi gerakan radikal ISIS di Indonesia. Namun hingga kini, wacana membentukan Perppu tersebut belum menemukan titik terang.

Untuk mengantisipasi jika nantinya Perppu tetap mengalami jalan buntu, menteri Yasonna pun berencana untuk merevisi UU Terorisme sebagai alternatif.

“Jadi begini, sebetulnya lebih baik revisi UU teroris. Kalau cabut paspor tidak bisa, karena bertentangan dengan undang-undang kita. Di saat yang sama, ada realitas ada WNI yang pergi ke negara lain untuk berperang, padahal di sana bukan negara,” kata Yasonna.

Sebelumnya memang Perppu tersebut akan mengatur pencabutan paspor bagi WNI yang tergabung dengan ISIS. Sedangkan isu ISIS adalah sorotan internasional yang menganggap gerakan itu lebih mirip aksi terorisme.

Terkait dengan rencana revisi UU Terorisme, Yasonna akan segera berbicara dengan BNPT.

“Dengan pembicaraan kepala BNPT, kemarin itu, mungkin dia (WNI yang diduga bergabung dengan ISIS) bisa bersifat menjadi lex specialis,” ucap Yasonna.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut juga berharap agar revisi UU Terorisme mencakup WNI yang mendeklarasikan diri untuk ISIS.

“Sama saja, sekarang yang datang itu kan masih ditangani polisi. Sama polisi lah, polisi yang tahu terindikasi apa dia,” jelas Yasonna.

Yasonna juga menjelaskan jika dasar dari wacana pemerintah dalam merevisi UU Teroriame adalah karena adanya deklarasi dukungan kepada ISIS yang dipandang sebagai hal yang mengancam keamanan dan berbahaya.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,