Presiden-Jokowi-rapat-konsultasi-dgn-DPR
Presiden Jokowi rapat konsultasi dengan DPR

Pimpinan DPR ajukan Revisi UU Pilkada, Presiden menolak

OkeJoss.co – Rencana pimpinan DPR agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya harus berakhir dengan penolakan.

Penolakan terhadap revisi UU Pilkada tersebut dinyatakan oleh Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR di Istana Presiden, Senin (18/5/2015) siang. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi meminta agar DPR mempertimbangkan kembali rencana terkait revisi UU Pilkada tersebut.

Pernyataan presiden Jokowi tersebut secara langsung dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Ia mengatakan jika Presiden secara implisit telah menolak dan meminta DPR untuk mempertimbangkan ulang revisi UU Pilkada yang direncanakan itu. Atas pernyataan presiden tersebut, Taufik meminta agar rekan-rekannya menghargai keputusan dari Presiden.

“Presiden menyampaikan ke DPR untuk mempertimbangkan ulang revisi UU Pilkada ini,” kata Taufik Kurniawan

“Secara implisitnya Presiden menolak. Kita hargai itu,” lanjut Taufik.

Dengan telah ditolaknya usulan untuk dilakukannya revisi UU Pilkada ini, Taufik mengatakan jika selanjutnya Komisi II DPR akan melakukan rapat internal untuk membahas opsi lebih lanjut selain merevisi UU Pilkada.

“Ini karena asas kehati-hatian. Karena kalau melakukan revisi sekarang sudah terlalu mepet (dengan pelaksanaan pilkada),” ujarnya.

Sebagai informasi, revisi UU Pilkada ini diajukan kepada Presiden agar parpol yang sedang bersengketa (PPP dan Golkar) bisa mengikuti pilkada serentak dengan menggunakan putusan terakhir pengadilan yang ada. Dengan batalnya revisi ini, maka parpol yang berselisih hanya mempunyai dua opsi untuk mengikuti pilkada serentak, yakni menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau melakukan islah.

Taufik pun menyarankan agar partai Golkar dan PPP yang saat ini berselisih dapat melakukan perdamaian. “Kalau bisa islah itu lebih bagus,” ujar Taufik.

Sama dengan yang dikatakan oleh Taufik Kurniawan, Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijanto juga menegaskan jika Presiden memang telah menolak usulan revisi UU Pilkada tersebut. Karena ditolak, maka UU Pilkada akan tetap menggunakan UU Nomor 8 tahun 2015.

“Kemarin Presiden sudah menyatakan menolak revisi UU Pilkada. Jadi menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2015,” kata Menteri Tedjo

Menteri Tedjo juga mengatakan jika penolakan Presiden terkait revisi UU yang diajukan oleh pimpinan DPR tersebut karena UU Nomor 8 tahun 2015 sendiri belum pernah digunakan. Sehingga tidak layak untuk direvisi.

“Karena UU itu belum digunakan, masa sudah direvisi lagi,” ujar Tedjo.

Dengan ditolaknya revisi UU Pilkada ini, maka partai Golkar dan PPP terancam tidak dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015 jika masih terlibat konflik dan memiliki dua kepengurusan.

Comments

comments

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,