Menkopolhukam Tedjo Edhi
Menkopolhukam Tedjo Edhi

Menteri Tedjo persoalkan anggota TNI yang akan gabung KPK

OkeJoss.co – Wacana dan usulan yang diberikan oleh Panglima TNI, Jenderal Moeldoko yang sebelumnya mengatakan jika akan dua Perwira TNI yang ia siapkan untuk bertugas di KPK rupanya mendapatkan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Menurut Menteri Tedjo, anggota TNI yang masuk menjadi anggota KPK harus rela mencopot keanggotaannya terlebih dahulu atau dengan kata lain akan pensiun lebih dulu.

“Harus pensiun,” ujar Tedjo.

Menteri Tedjo juga menjelaskan jika aturan tersebut tertuang pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Menurutnya, pasal tersebut mengatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Ia juga mengatakan jika KPK tidak termasuk pada salah satu lembaga yang ada pada UU TNI pasal 47 ayat 2. Pada aya tersebut dijelaskan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

Atas dasar UU TNI tersebut, menteri Tedjo yang juga mantan anggota TNI tersebut tidak akan mempersoalkan apabila ada anggota TNI melepas jabatan tentaranya demi bergabung dengan KPK. Selain itu, ia juga menegaskan jika anggota TNI yang bergabung ke KPK tidak akan menjadi penyidik.

“Penyidik TNI itu tindak pidana khusus, contohnya perikanan untuk TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Sebagai Informasi, saat ini penyidik KPK berasal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, dan penyidik independen.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyidik dapat diangkat dan diberhentikan oleh KPK. UU tersebut tidak menjelaskan secara detail bahwa penyidik KPK harus berasal dari unsur Kepolisian.

Selain itu Menteri Tedjo juga mengatakan jika sesungguhnya hanya ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa dimasuki anggota TNI, sehingga personel TNI yang bergabung dengan kementerian atau lembaga selain 10 itu harus rela mencopot keanggotaannya.

Meski demikian Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan dua Perwira TNI yang ia siapkan untuk bertugas di KPK tak akan mengisi posisi penyidik.

Comments

comments

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,