Tarakan Kalimantan Utara
Tarakan Kalimantan Utara

Mantan Pejabat Kota Tarakan Dilaporkan ke Polisi

OkeJoss.co – Seorang mantan pejabat di Kota Tarakan yang diketahui inisial J dikabarkan telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tersangkut kasus penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah mengenai rangkap jabatan pada kasus peralihan suatu perusahaan PT. PLN (Persero) menjadi PT. PLN Kota Tarakan (swasta).

Para pelapor menduga ada kerugian negara dalam alih status perusahaan negara tersebut. Pelapor terdiri atas Aliansi Pegiat Anti Korupsi, Gerakan Pemuda Daerah (Garuda) dan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kalimantan Timur dan Utara.

Selain itu, ada peralihan perusahaan dari persero ke swasta. Namun tidak melalui persetujuan serta penerapan penyesuaian tarif listrik. ”Kedatangan kami ke Bareskrim ini guna memberi dukungan kepada masyarakat atas penyalahgunaan wewenang jabatan seorang mantan pejabat kota setempat. Satu hal yang menjadi pertanyaan, karena sebagai pejabat terdahulu dan sebagai Komisaris di PT. PLN Tahun 2003 berinisial J dan pada saat dia menjabat sebagai walikota. Jika penyidik memanggilnya sebagai saksi maka saya siap,” kata mantan pejabat setempat, Udin Hiangio.

Sementara, Koordinator Aliansi Garuda, Akbar Syarif menegaskan bahwa pengaduan mereka diterima oleh petugas Mabes Polri, Ratno Wahyudi. “Ini kedua kalinya kami mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Dalam bukti yang kami sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak boleh merangkap jabatan di Komisaris PT. PLN,” tandasnya.

“Kami kembali ke Bareskrim dan Kejagung bersama saksi utama yang merupakan juru kunci atas kasus PLN Tarakan, beliau itu mengetahui semua rangkaian perihal kebobrokan yang terjadi,” tambah Akbar. Dia berharap, kehadiran saksi utama akan membuka tabir lebih luas dugaan pelanggaran tersebut.

Sementara itu, sebelumnya J membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. ”Bagaimana mungkin saya dituduh punya saham di BUMN itu? Kalau iya, Masya Allah saya kaya raya sekali,” tuturnya.

Menurutnya, jika pun ada saham sebesar 0,1 persen di PLN Kota Tarakan, itu bukan miliknya. Melainkan milik pensiunan karyawan. ”Kalau terbukti itu saham saya, kalian saya traktir naik haji deh,” kelakarnya. Menurutnya, swastanisasi dilakukan untuk memastikan Tarakan tidak terjadi krisis energi.

Comments

comments

Comments are closed.

Kata kunci : , ,