Didukung pimpinan Fraksi DPR, Presiden Jokowi batalkan Perpres terkait DP mobil pejabat

OkeJoss.co – Polemik terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2015 yang mengatur mengenai besaran uang muka (DP) kendaraan pejabat negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu akhirnya berakhir.

Berakhirnya polemik tersebut tidak lain karena presiden Jokowi akan segera membatalkan perpres yang telah ditandatanganinya tersebut dalam waktu dekat.

Keputusan pembatalan Perpres terkait kenaikan DP kendaraan pejabat negara hingga Rp 210 juta per orang tersebut dipastikan setelah presiden Jokowi yang temani beberapa menterinya melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR hari senin (6/4/2015)

Seperti dikatakan oleh Mensesneg Pratikno di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI usai rapat konsultasi tersebut, Presiden memerintahkan kepada kami (Seskab dan Mensesneg) untuk bukan hanya mereview perpres nomor 39 tahun 2015, namun juga mencabut perpres tersebut.

“Memerintahkan kepada kami Seskab dan Mensesneg untuk bukan hanya mereview tapi juga mencabut Perpres yang terkait dengan itu penambahan dana uang muka mobil untuk pejabat pembelian perorangan,” kata Pratikno

Secara lebih detail, Pratikno juga mengatakan jika keputusan presiden Jokowi untuk membatalkan perpres terkait DP kendaraan pejabat tersebut semakin mantap usai pimpinan fraksi juga menyatakan ketidaksesuaian perpres tersebut dengan suasana ekonomi di masyarakat Indonesia saat ini.

“DPR juga merasakan, tadi pimpinan fraksi merasakan tak sesuai dengan suasana ekonomi di masyarakat. Presiden semakin mantap ketika pimpinan fraksi menyatakan hal tersebut,” jelas Pratikno.

Walaupun akan segera dibatalkan, namun mantan rektor UGM itu juga tidak ingin menyalahkan presiden Jokowi yang sebelumnya telah menandatangani Perpres no 39 tahun 2015 tersebut.

Menurutnya, penandatanganan perpres yang dilakukan oleh presiden tidak ada kesalahan secara prosedural karena perpres itu sendiri memang selalu di evaluasi setiap lima tahun sekali.

“Harus diingat Perpres itu sudah lama dibahas. Surat DPR sudah lama sekali masuknya. Memang tidak perlu dirisaukan, tapi kan ketika diundangkan suasana ekonominya tidak sesuai,” lanjutnya.

Perpres Nomot 39 tahun 2015 terkait kenaikan DP kendaraan pejabat negara termasuk anggota DPR ini pertama kali diusulkan oleh ketua DPR RI Setyo Novanto. Ia menjelaskan jika kenaikan tunjangan DP mobil pejabat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga negara termasuk DPR dituntut untuk lebih banyak bekerja keras.

Dengan tuntutan tersebut, Setyo mengatakan jika diperlukan dukungan perangkat kerja yang memadai agar hasilnya lebih optimal.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,