Din Minimi (GAM)
Din Minimi (GAM)

BIN Inginkan Amnesti Din Minimi Diproses Cepat

OkeJoss.co – Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Sutiyoso mengatakan dia akan mengirim surat kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta amnesti cepat bagi mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Din Minimi, yang baru-baru ini menyerah kepada pemerintah RI.

Sutiyoso mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan menyerahkan surat kepada Jokowi pada hari Senin dengan harapan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cepat akan memproses aplikasi amnesti dan mengirim surat ke DPR meminta bahwa menindaklanjuti permintaan amnesti.

“Kementerian akan mengirim surat ke Komisi III DPR [mengawasi urusan hukum] untuk meminta amnesti disetujui. Kami hanya akan menunggu dan melihat,” katanya kepada wartawan di Istana Negara seperti dikutip kantor berita Antara.

Mantan gubernur Jakarta diyakini bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada Din.

“Saya harus memastikan bahwa [permintaan] dapat diproses lebih lanjut dan kemudian menawarkan kepadanya. Jika saya tidak yakin, maka saya tidak akan pergi ke depan [dengan tawaran itu],” katanya.

Dia juga menyambut baik rencana oleh Polri untuk terus maju dengan tuntutan pidana terhadap Din dan para pengikutnya saat mereka di jalankan.

Koordinasi Hukum, Politik dan Menteri Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan perlu untuk benar-benar mempelajari permintaan amnesti dari Din dan kelompoknya sebelum memutuskan.

“[Amnesti tersebut] tidak semudah menjentikkan jari Anda. Kami akan mempelajari dulu seperti Presiden [Joko” Jokowi “Widodo] menyarankan,” katanya, Senin.

Sutiyoso menyaksikan Din dan sekitar 120 pengikutnya menyerahkan diri kepada pemerintah pekan lalu.

Mantan pemberontak membuat beberapa tuntutan pemerintah sebelum menyerah mereka. Tuntutan termasuk amnesti, menghormati perjanjian perdamaian Helsinski antara pemerintah dan GAM, pemerintah yang mengambil peduli kesejahteraan mantan GAM kombatan, janda dan anak yatim. Mereka juga menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyalahgunaan APBD Aceh dan pemerintah untuk menetapkan pemantau independen untuk 2017 pemilihan gubernur Aceh.

Polisi Aceh Kepala Inspektur. Jenderal Husein Hamidi mengatakan pekan lalu bahwa polisi masih akan dikenakan biaya Din dan kelompoknya untuk kegiatan kriminal mereka.

Polisi juga menempatkan mereka pada daftar orang yang dicari mereka dalam satu tahun terakhir untuk kepemilikan ilegal senjata dan kegiatan kriminal seperti pembunuhan dua Indonesian Military (TNI) personil, serangan dan penculikan.

Husein mengatakan polisi akan menunggu keputusan pemerintah tentang amnesti tapi masih akan melanjutkan dengan proses hukum terhadap kelompok meskipun mereka menyerah.

Comments

comments

Comments are closed.

Kata kunci : , ,