Gedung DPR-RI
Gedung DPR-RI

40 RUU Masuk Prolegnas DPR Tahun Ini

OkeJoss.co – Sebanyak 40 Rencana Undang-undang (RUU) telah disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ke-40 RUU tersebut akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Penyusunan 40 RUU itu merupakan hasil keputusan rapat panitia kerja (Panja) Prolegnas RUU Prioritas 2016 di Wisma Kopo, Bogor, Rabu (20/1). Penyusunan Prolegnas dilakukan DPR, diwakili Panja Prolegnas, dengan melibatkan Pemerintah dan DPD.

Pimpinan Baleg DPR, yang juga merangkap Ketua Panja Prolegnas, Firman Soebagyo menyatakan Senin pekan depan (25/1) Baleg akan menggelar rapat pleno bersama pemerintah dan DPD untuk menetapkan RUU yang masuk Prolegnas.

Sebelumnya DPR RI menargetkan 37 undang-undang dalam prolegnas 2015. Hingga masa sidang 2015 berakhir DPR hanya sanggup membuat dua undang-undang dan menyelesaikan satu revisi.

Dua undang-undang tersebut adalah undang-undang Pilkada dan Pemda. Seedangkan revisi dilakukan terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Lantas apa saja RUU yang menjadi pekerjaan rumah DPR tahun ini? Berikut daftarnya:

  1. Tabungan Perumahan Rakyat
  2. Larangan Minuman Beralkohol
  3. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam (DPR)
  4. Jasa Konstruksi
  5. Penyandang Disabilitas
  6. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
  7. Wawasan NUsantara
  8. Merek
  9. Paten
  10. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
  11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  12. Kekarantinaan Kesehatan
  13. Jaring Pengaman Sistem Keuangan
  14. Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  15. Sistem Perbukuan
  16. Kebudayaan
  17. Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  18. Pertembakauan
  19. Kewirausahaan Nasional
  20. Pertanahan RUU tentang Arsitek
  21. Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah
  22. Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  23. Radio Televisi Republik Indonesia
  24. Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah . Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati’, dan Walikota menjadi Undang—Undang
  25. Kitab Hukum Pemilu
  26. Jabatan Hakim
  27. Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan
  28. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
  29. Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  30. Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  31. Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  32. Kebidanan
  33. Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  34. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  35. Pengampunan Pajak
  36. Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korusi
  37. Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
  38. Perubahah Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi
  39. Ekonomi Kreatif
  40. Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Comments

comments

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,