Usulkan kenaikan tunjangan DP mobil pejabat, Ketua DPR angkat bicara

OkeJoss.co – Usulan kenaikan tunjangan DP kendaraan pejabat negara oleh Ketua DPR RI Setyo Novanto kembali menimbulkan polemik dan masalah baru di pemerintahan Jokowi-JK.

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandy, Perpres terkait kenaikan DP mobil pejabat negara dari Rp 116.500.00 menjadi sekitar Rp 210 juta yang telah ditandatangani oleh presiden Jokowi berdasarkan atas usulan DPR.

Sebagai pihak yang memberikan usulan tersebut kepada presiden, akhirnya Ketua DPR RI Setyo Novanto memberikan penjelasan. Menurut politisi partai Golkar tersebut, proses perpres tersebut telah lama dibicarakan antara DPR dan pemerintah.

“Proses Perpres dari pemerintah sudah lama dibicarakan antara Pemerintah dan DPR,” kata Setyo Novanto

Ia juga menjelaskan jika kenaikan tunjangan DP mobil pejabat termasuk anggota DPR ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga negara termasuk DPR dituntut untuk lebih banyak bekerja keras.

Dengan tuntutan tersebut, Setyo mengatakan jika diperlukan dukungan perangkat kerja yang memadai agar hasilnya lebih optimal.

“Karena itu, diperlukan dukungan perangkat kerja yang memadai sehingga hasilnya lebih optimal,” terang Setyo.

Untuk anggota DPR dituntut lebih banyak berada di tengah konstituen. Hal itu dinilai penting untuk menyerap langsung aspirasi rakyat. Atas kepentingan itu maka dipikirkan bagaimana solusinya, salah satunya dengan memberikan DP kendaraan untuk mobilitas kerja seperti di masa pemerintahan sebelumnya.

“Soal pengajuan kenaikan DP kendaraan, tentu didasarkan kondisi kebutuhan atas mobilitas kinerja, meskipun ini kita serahkan kepada kemampuan keuangan negara,” jelas Novanto.

“Kami bisa menuntut kinerja yang lebih baik jika fasilitas kerja kita perhatikan,” pungkasnya.

Tak pelak usulan Ketua DPR yang telah ditandatangani presiden tersebut menimbulkan banyak menimbulkan kontra di masyarakat. Hal tersebut lebih disebabkan karena waktu yang tidak telat, dimana saat ini masyarakat tengah berjuang ditengah kenaikan BBM, namun pejabat malah mendapatkan tunjangan DP kendaraan yang nilainya sangat besar.

Presiden Jokowi sendiri dikabarkan masih akan mempertimbangkan Perpres terkait DP mobil pejabat tersebut. Bahkan banyak pihak yang memprediksi jika perpres tersebut kemungkinan akan dibatalkan oleh Presiden.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,