Tersangkut korupsi Payment Gateway, Bareskrim tetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka

OkeJoss.co – Kabar mengejutkan datang dari mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (wamenkumham), Denny Indrayana. Salah satu pegiat antikorupsi tersebut, justru ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM oleh Bareskrim Polri.

Penetapan status tersangka kepada Denny Indrayana oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri ini diumumkan langsung oleh Kabag Penum Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto pada tanggal 22 Maret 2015.

“Terhadap Prof. DI telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan payment gateway di Kemenkumham tahun 2014,” ujar Kombes Pol Rikwanto.

Kombes Pol Rikwanto juga menginformasikan jika pihak Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk memeriksa Denny Indrayana pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2015.

“Yang bersangkutan akan dipanggil sebagai tersangka pada hari Jumat untuk diperiksa,” jelasnya.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada hari selasa (22/3/2015), Denny sempat dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pada 12 Maret 2015 lalu, tetapi dirinya menolak diperiksa sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek payment gateway dengan alasan penyidik Bareskrim Polri tidak memperkenankan kuasa hukumnya mendampingi saat menjalani pemeriksaan.

Kasus dugaan korupsi dalam program ini bermula atas laporan Andi Syamsul Bahri pada 10 Februari 2015. Denny dilaporkan dengan tuduhan korupsi dalam program payment gateway itu. Sejauh ini, Polri pun telah memeriksa sebanyak 21 saksi termasuk mantan Menkumham Amir Syamsuddin yang telah dua kali diperiksa penyidik Bareskrim Polri.

Payment gateway sendiri merupakan program pembuatan paspor elektronik yang dibuat Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk menghindari pungutan liar (pungli) dan mempercepat proses pembuatan paspor. Denny Indrayana tersangkut kasus korupsi ini karena pada saat itu ia menjadi penanggungjawab proyek tersebut.

Sebelum menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,