Tak hadiri sidang praperadilan Sutan Batoegana, kuasa hukum anggap KPK hina pengadilan

OkeJoss.co – Sidang praperadilan politisi Partai Demokrat dan juga mantan ketua komisi VII DPR RI Sutan Batoegana terkait dugaan korupsi di kementerian ESDM 2013 memang telah dilaksanakan pada hari senin (23/3/2015) lalu, namun hari ini (26/3/2015) Eggi Sudjana selaku kuasa hukum Sutan mengatakan jika KPK telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan.

Penginaan terhadap pengadilan yang dimaksudkan oleh Eggi adalah tindakan dari KPK yang tidak menghadiri sidang praperadilan kliennya pada hari senin lalu. Kesal dengan tindakan yang dilakukan terhadap kliennya, Eggi pun mendatangi kantor KPK hari ini (26/3/2015) untuk menanyakan langsung alasan ketidakhadiran Biro Hukum KPK.

Seperti yang dikatakannya kepada media di gedung KPK, Eggi menganggap jika dirinya dan pengadilan sebagai sesama penegak hukum telah direndahkan oleh KPK.

“Kami sesama penegak hukum sangat direndahkan, hakim juga direndahkan oleh KPK dengan tidak menghadiri sidang praperadilan. Itu satu penghinaan kepada pengadilan,” ujar Eggi

“Kami datang untuk menanyakan kenapa sidang kemarin (23 Maret 2015) tidak hadir dan tidak ada berita sama sekali ke kami, serta ke pengadilan (PN Jakarta Selatan),” tuturnya.

Pertanyaan tersebut rupanya dilontarkan oleh mantan calon Gubernur Jawa Timur tersebut usai dirinya merasa curiga dengan sidang praperadilan yang diundur terlalu lama hingga tanggal 6 April 2015. Dia khawatir jika pengunduran jadwal sidang ini merupakan bagian dari strategi KPK menggugurkan praperadilan Sutan Batoegana.

“Kecurigaan saya kok terlalu lama diundurnya sampai dua minggu. Kecurigaan ini apakah KPK punya strategi supaya praperadilan ini digugurkan. Kalau itu terjadi (P21), ini skenario jahat untuk menghilangkan hak hukum Sutan,” ungkapnya.

Sutan Batoegana yang resmi ditahan KPK sejak 2 Februari 2015 di Rutan Salemba dan kini dipindahkan ke Rutan KPK ini mengajukan gugatan kepada KPK terkait dugaan kasus korupsi penetapan APBN-P tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Politisi Partai Demokrat ini dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,