Sembilan Tahun Tak Kunjung Usai, Korban Lapindo Tagih Pelunasan Ganti Rugi

OkeJoss.co – Para korban lumpur Lapindo menuntut pelunasan ganti rugi yang selama sembilan tahun tidak kunjung usai. Ratusan warga para korban semburan lumpur Lapindo dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari Minggu (26/4) melakukan unjuk rasa guna menuntut adanya pelunasan ganti rugi yang selama sembilan tahun ini tak kunjung diberikan kepada korban.

Ratusan warga yang berunjuk rasa itu merupakan korban lumpur dalam peta area terdampak. Mereka yang berasal antara lain dari Desa Renokenongo, Jatirejo, dan Desa Siring itu berkumpul di tanggul titik 42 di Kecamatan Jabon. Selain membawa poster dan spanduk, pengunjuk rasa juga berorasi untuk menyampaikan aspirasi.

Selama berunjuk rasa yang berlangsung dari pagi hingga tengah hari, warga memblokade akses menuju tanggul titik 42. Akibatnya, tidak ada satu petugas dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang beraktivitas di kolam penampungan.

“BPLS harus menghentikan aktivitas penanggulangan lumpur entah itu pengerukan atau pengaliran di atas kolam penampungan. Sudah sembilan tahun tanah kami yang dipakai untuk aktivitas penanggulangan semburan lumpur itu belum dibayar,” ujar Sunarti, korban lumpur dengan suara yang meledak-ledak.

Sunarti termasuk korban lumpur yang belum mendapatkan kejelasan mengenai waktu pembayaran pelunasan sisa ganti rugi senilai Rp 781 miliar yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc. Warga hanya menerima janji pelunasan dari perusahaan yang kini masih aktif beroperasi di Sidoarjo itu.

Pada awal 2015, korban lumpur mendapatkan angin segar dari pemerintah yang menyatakan akan menalangi pembayaran pelunasan ganti rugi menggunakan dana APBN. Koordinator warga korban lumpur, Sudibyo, mengatakan, sampai saat ini tanda-tanda pelunasan pembayaran ganti rugi itu belum terlihat.

Menurut Dwinanto Hesti Prasetyo dari Humas BPLS, pembahasan mekanisme pelunasan pembayaran ganti rugi warga korban lumpur masih berlangsung dan belum tuntas. Permasalahan di antaranya terjadi pada mekanisme pembayaran antara Lapindo dan pemerintah yang prosesnya memakan waktu karena ada sejumlah kesepakatan yang harus disesuaikan.

“Verifikasi data warga korban lumpur yang sudah dibayar ataupun belum dibayar sudah tuntas. Bahkan, verifikasi aset Lapindo juga telah diselesaikan oleh BPKP,” ujarnya. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membantu korban.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,