Perbaiki pelayanan dan perizinan di Kementerian, Menteri Susi lakukan lelang jabatan eselon I dan II

OkeJoss.co – Gebrakan demi gebrakan kembali dilakukan oleh menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Setelah belum lama ini menggempur praktik illegal fishing, kini ia melakukan terobosan baru yakni melakukan melelang jabatan eselon I dan II di Kementerian yang dipimpinnya.

Menteri Susi menjelaskan alasannya melakukan lelang jabatan tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan kepada masyarakat, khususnya di pelabuhan. Lelang jabatan yang dilakukan oleh menteri Susi sendiri rencananya akan dimulai minggu ini dan dilakukan proses pengisian secata terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara terus menerus melakukan penataan jabatan. Setelah pada Januari yang lalu melakukan mutasi dan rotasi terhadap 19 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II di berbagai unit eselon I, mulai minggu ini telah dilakukan proses pengisian secara terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya setara eselon I,” ujar Menteri Susi

Secara lebih detail, Susi menjelaskan jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian JPT Madya harus dilakukan secara kompetitif, dan untuk jabatan tertentu dapat diisi oleh non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan alasan tersebut, maka KKP mengundang dan memberi kesempatan kepada PNS maupun non-PNS untuk mengikuti lelang jabatan ini.

“PNS pun tidak terbatas dari kalangan KKP, tetapi juga terbuka bagi PNS di luar KKP, baik di Pusat maupun Daerah. Proses seleksi terbuka ini diperkirakan selesai paling lambat akhir Mei 2015, dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” jelas Susi.

Selain akan melakukan lelang jabatan eselon I dan eselon II, menteri Susi dikabarkan juga akan melakukan mutasi dan rotasi kepada pejabat administrator setara eselon III.

Fokus penataan jabatan ini adalah pada unit-unit yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti perizinan, kepelabuhanan, sertifikasi, dan lain-lain.

KKP menilai jika penataan jabatan ini mutlak harus dilakukan. Hal ini terutama untuk merespon tuntutan masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan yang lebih bagus, lebih transparan, dan lebih profesional dari aparat pemerintah.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,