Pengamat Politik Nilai Megawati Kurang Tepat Memilih Pengurus Partai

OkeJoss.co – Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan 26 pengurus inti partainya. Dari daftar pengurus partai PDI-P tersebut, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai Megawati kurang tepat dalam memilih pengurus baru partainya ini.

Ikrar Nusa Bakti menyayangkan Megawati tidak memasukkan kader-kader yang kredibel dan memiliki performa yang baik di partai dalam kepengurusan. Salah satu yang disoroti pengamat politik dari LIPI ini adalah tidak adanya nama Maruarar Sirait didalamnya. “Misalnya, lenyapnya Maruarar Sirait dari tingkat DPP. Kalau dianggap berbuat dosa, dosa apa yang diperbuat Maruarar?” Ungkap Ikrar Nusa Bakti seperti dikutip dari Kompas (11/4/2015).

Seperti diketahui, kalau Maruarar Sirait dalam kepengurusan sebelumnya menjabat salah satu ketua DPP PDI-P. Maruarar Sirait sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga, yang menurut Ikrar Nusa Bakti kinerjanya dianggap memuaskan. Apalagi Maruarar Sirait juga menjabat sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), salah satu sayap organisasi PDI-P.

Organisasi TMP sendiri diketahui telah banyak berkarya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya, TMP berhasil memecahkan rekor MURI untuk aksi donor darah massal terbesar di Indonesia saat ini.

Ikrar Nusa Bakti juga menyoroti persoalan Maruarar Sirait dengan Puan Maharani. “Tetapi kalau ada dosa karena pernah akan jadi Menkominfo, buat saya jangan dianggap sedosa itu. Atau kemudian ada persoalan dia dengan Puan, jangan dianggap alasan dikeluarkannya dari kepengurusan DPP,” kata dia.

Selain itu, pengamat politik dari LIPI ini juga menyoroti soal kader yang bermasalah dengan kasus korupsi tapi masuk dalam kepengurusan partai. Seperti Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua Bidang Kemaritiman merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana non bujeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disebut pula nama Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P. Mantan Wali Kota Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim sejak November 2013. Bambang Dwi Hartono tersangkut dengan kasus korupsi dana Jasa Pungut senilai Rp 720 juta.

Ada pula nama Idham Samawi sebagai Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi dan Olly Dondokambey sebagai Bendahara Umum, yang keduanya juga diduga terlibat kasus. “Kalau ada orang diperkirakan masuk dalam pusaran korupsi masih menduduki jabatan penting, itu buat saya miss-nya di situ,” kata Ikrar Nusa Bakti.

Comments are closed.

Kata kunci : ,