Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak praperadilan Suryadharma Ali

OkeJoss.co – Setelah sebelumnya pengadilan negeri jakarta selatan menolak permohonan praperadilan tersangka korupsi SKK Migas Sutan Batoegana, hari ini (8/4/2015), pengadilan negeri jakarta selatan kembali menolak permohonan praperadilan tersangka korupsi dana haji yang juga mantan menteri agama, Suryadharma Ali.

Adalah hakim tunggal Tatik Hadiyanti yang menolak seluruh permohonan dari Suryadharma Ali. Hakim Tatik mengatakan jika sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan berada pada ranah praperadilan.

“Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan ranah praperadilan sehingga permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya dan kepada pemohon dibebankan biaya perkara sebesar nihil,” ujar Hakim Tatik.

Hakim Tatik juga berpendapat bahwa putusan yang diambilnya tersebut didasarkan pada Pasal 1 Ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 77 jo Pasal 82 Ayat 1 huruf d yang sifatnya sangat limitatif mengatur bahwa penetapan tersangka bukan termasuk objek praperadilan.

Menanggapi pihak Suryadharma Ali yang menganggap jika penetapan kliennya oleh KPK merupakan upaya paksa, Tatik mengatakan jika penetapan tersangka bukan merupakan upaya paksa, melainkan syarat untuk melakukan upaya paksa yang berbentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.

Selain itu, Tatik juga menjelaskan jika masalah ada atau tidaknya kerugian negara sebagai alat bukti yang dituntut oleh pihak kuasa hukum Suryadharma Ali sudah memasuki substansi pokok perkara sehingga bukan menjadi kewenangan lembaga praperadilan.

“Ada atau tidaknya bukti permulaan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah sudah memasuki substansi pokok perkara yaitu tentang pembuktian yang bukan kewenangan lembaga praperadilan,” jelas Tatik.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013.

Ia mengajukan permohonan praperadilan agar hakim menyatakan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik-27/01/05/2014 dan Sprin.dik-27A/01/12/2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan menuntut KPK membayar ganti rugi Rp1 triliun atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,