Muhammadiyah Tolak Penetapan 22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional

OkeJoss.co – Salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, telah menolak rencana pemerintah untuk menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dengan alasan bahwa pernyataan tersebut bisa memicu kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia.

Penolakan itu tertuang dalam sebuah surat kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh ketua Muhammadiyah Haedar Nashir.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan untuk menghadiri acara di Masjid Istiqlal. Alasan untuk memilih 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional didasarkan pada fatwa yang dibuat oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945, yang membela bangsa merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Fatwa itu dibuat ketika Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari penjajah Belanda.

Haedar mengatakan ia bisa mengerti bahwa Presiden Jokowi ingin memenuhi janji kampanyenya dan mengenali peran umat Islam selama perjuangan kemerdekaan. “Tapi mendeklarasikan Santri Hari Nasional dapat memicu kelompok sektarian dalam masyarakat kita, melemahkan integrasi nasional dan menghidupkan kembali sentimen keagamaan lama,” kata Haedar dalam suratnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat Islam, termasuk Muhammadiyah, telah mencoba untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kelompok sektarian yang kontraproduktif dengan upaya untuk memperkuat persatuan nasional.

“Keputusan untuk memilih 22 Oktober [sebagai hari libur nasional] bisa memicu kontroversi karena akan meremehkan peran masyarakat Islam lainnya, yang tidak mengambil bagian dalam acara yang berkaitan dengan 22 Oktober,” tambahnya.

Kementerian Agama ini pendidikan direktorat jenderal Komaruddin Amin mengatakan pihaknya telah menerima salinan surat Muhammadiyah.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus maju dengan rencana tersebut, mengatakan bahwa penolakan tersebut hanya karena sudut pandang yang berbeda.

“Pak Haedar Nasir mungkin memiliki sosio-analisis yang berbeda dari Presiden tentang masalah ini,” kata Komaruddin.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,