Jokowi naikkan DP mobil Pejabat Negara, Menpan RB akan lebih selektif

OkeJoss.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengabulkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) terkait penambahan uang muka kendaraan pejabat negara.

Penambahan uang muka kendaraan pejabat negara tersebut juga tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 68/ 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Seperti telah diketahui sebelumnya, uang muka mobil pejabat yang sebelumnya hanya Rp 116.500.000 kini naik hampir mencapai 50% menjadi Rp 210.890.000.

Jika sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku belum mengetahui kebijakan tersebut, maka berbeda dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Menanggapi kenaikan DP kendaraan pejabat negara tersebut,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan jika walaupun presiden Jokowi telah mengabulkan permintaan DPR, namun pemerintah akan selektif dalam memberikan fasilitas uang muka kendaraan tersebut.

“Saya kira pelaksanaannya nanti selektif. Pejabat negara yang menerima fasilitas uang muka adalah yang benar-benar memenuhi persyaratan. Semua harus berpegangan pada prinsip efisiensi,” ujar Yuddy.

Selain mengatakan jika pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan fasilitas uang muka kendaraan tersebut, Menteri Yuddy juga mengatakan jika pihaknya akan menyusun pengetatan syarat-syarat pejabat negara penerima uang muka kendaraan.

“Semua harus berpegangan pada prinsip efisiensi. Karena itu akan dirumuskan syarat-syaratnya agar akuntabel,” tuturnya.

Hal tersebut dilakukan kementerian PAN RB untuk meredam kritik terkait banyaknya suara yang menentang kebijakan penambahan uang muka kendaraan pejabat tersebut.

Dirjen anggaran kemenkeu sebelumnya juga menjabarkan kenyataan bahwa sebenarnya usulan dan nilai kewajaran tunjangan DP kendaraan pejabat negara seharusnya mencapai Rp 250 juta, namun dengan alasan efisiensi maka pemerintah hanya menyetujui sebesar Rp 210 juta.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,