Jokowi keluarkan Inpres untuk transparansi mutasi dan promosi di Polri dan Kejagung

OkeJoss.co – Transparansi dalam kelembagaan negara sepertinya semakin mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, Presiden Jokowi meminta agar segala proses terkait promosi dan mutasi di lembaga negara harus selalu bersifat transparan.

Dalam Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut secara jelas dituliskan bab mengenai ‘Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalam Perekrutan, Penempatan, Mutasi, dan Promosi, Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam Jejak, Kompetensi, dan Integritas Sesuai Kebutuhan’.

Secara lebih lanjut, dalam bab tersebut terdapat poin-poin aksi yang diperuntukkan kepada Polri dan Kejagung. Transparansi pengangkatan pejabat di Polri dan Kejagung, khususnya untuk eselon I dan II, harus menerapkan SOP, tidak boleh sembarangan. Bahkan untuk pejabat yang akan akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentahapan.

Tahapan yang dimaksud dalam Inpres tersebut antara lain tahap Verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon harus dilakukan dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal. Selain itu bagi jaksa akan dilakukan evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya.

Impres tersebut juga meminta kepada Polri untuk melakukan mutasi staf PNS yang telah menempati satu posisi lebih dari tiga tahun.

Dengan adanya Inpres ini, Presiden Jokowi berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan membangun sistem yang baik dan efektif menurut saya akan banyak mengurangi korupsi. Selain itu juga Jokowi berharap agar dengan adanya Inpres ini, para aparat penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya perizinan, transportansi barang dan jasa.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,