Jelang Kongres di Bali, PDIP serukan perlawanan terhadap Presiden Jokowi

OkeJoss.co – PDI Perjuangan akan segera menggelar kongres di Denpasar Bali pada tanggal 9-12 April mendatang. Kongres IV partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tersebut dikabarkan akan menjadi tempat untuk melawan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, yang juga merupakan kader mereka.

Salah satu kebijakan yang akan dilawan oleh  partai berlambang banteng moncong putih tersebut adalah kebijakan Presiden Jokowi yang melarang para menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Menanggapi isu tersebut, Hendri Satrio yang merupakan salah seorang pengamat politik dari Universitas Paramadina menggangap jika perlawanan partai pemenang pemilu 2014 tersebut terhadap kadernya yang menjabat sebagai Presiden merupakan bentuk arogansi dari  para elite partai.

“Ini bukan hanya arogan tapi pembangkangan pada kebijakan Presiden,” kata Hendri Satrio.

Menurut Hendri, perlawanan dari PDIP terhadap Kebijakan Presiden Jokowi sangat disayangkan. Seperti diketahui, Jokowi sendiri membebaskan para calon menterinya pada saat seleksi menteri, dimana para calon diperbolehkan untuk memilih menjadi menteri atau pengurus parpol. Selain itu, Hendri juga mengatakan jika kebijakan Jokowi membebaskan kabinet dari pengurus parpol sudah tepat. Sehingga menteri bisa bekerja dengan baik tanpa terbebani urusan parpol.

“Sehingga menteri dapat fokus pada program untuk rakyat,” katanya.

Sebelum kongres di Bali tahun ini, sejumlah elite PDIP dikabarkan mendorong Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk kembali menjabat posisi penting di PDIP. Alasan para elite tersebut adalah karena Jokowi dapat menjadi presiden juga menggunakan kendaraan parpol.

Oleh karena itu, Politikus PDIP Arif Wibowo mengatakan jika larangan dari Jokowi tersebut tidak relevan.

“Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan, urus partai mampu. Jadi bupati urus partai, mampu. Tidak ada relevansinya. Jadi pengurus partai sambil urus eksekutif, itu bisa jadi efektif pada aspek legitimasi dan dukungan politik sehingga tidak mudah diganggu,” Arif Wibowo.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,