Hadi Poernomo ajukan praperadilan terkait kasus korupsi, KPK siap hadapi

OkeJoss.co – Mantan Ketua Badan Pemerika Keuangan (BPK) Hadi Poernomo telah resmi mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang dijatuhkan KPK  atas dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan oleh Bank Central Asia (BCA) pada tahun 1999 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin (16/3/2015).

Menanggapi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menghadapi mantan ketua BPK tersebut di persidangan nanti. Johan Budi SP selaku pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK bahkan mengatakan jika pihaknya menghormati langkah Hadi Poernomo mengajukan permohonan praperadilan.

“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan tersangka (Hadi Poernomo). Kami tentu siap menghadapinya (praperadilan),” kata Johan.

Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002 hingga 2004. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN) Pajak PT BCA tahun pajak 1999.

Faktanya, Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) telah menyatakan menolak permohonan keberatan pajak transaksi kredit macet (non-performancing loan) tahun 1999 PT BCA sebesar sekitar Rp 5,3 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh). Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Hadi diduga mengirim nota dinas kepada Direktorat PPh yang memerintahkan agar permohonan BCA diterima.

Atas dugaan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 375 miliar yang dilakukan oleh Hadi, KPK mengenakan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Ayat (3) Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.

Sebelum Hadi Poernomo, sejumlah tersangka kasus korupsi lainnya seperti mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, dan mantan Ketua Komisi VII DPR Soetan Bathoegana telah terlebih dahulu mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Gelombang praperadilan yang dilakukan para tersangka ini merupakan dampak dari putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan.

Walaupun demikian, Johan juga mengungkapkan jika pihaknya telah meminta Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menghentikan gelombang praperadilan yang diajukan para tersangka kasus korupsi. Namun, Johan mengaku permintaan KPK itu hingga kini belum ditanggapi MA.

“Kami sebenarnya pernah mengusulkan SEMA kepada MA untuk mengantisipasi gelombang praperadilan. Namun dari diskusi awal dengan Ketua MA dan jajaran, sepertinya SEMA tidak akan dikeluarkan lagi,” ungkap Johan.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,