Gunakan dana APBD, Mendagri pastikan dana pilkada serentak telah siap

OkeJoss.co – Rencana Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini akhirnya semakin mendekati kenyataan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan dana pilkada serentak sudah siap dan tersedia di tiap-tiap daerah penyelenggara.

Menurut Menteri Tjahjo, dana pilkada serentak tersebut nantinya diambil dari APBD masing-masing pemda penyelenggara dan pada prinsipnya anggaran telah tersedia dan cukup.

“Prinsipnya anggaran tersedia siap dan cukup untuk 269 provinsi, kabupaten, dan kota. Tinggal beberapa daerah saja (yang sudah tanda tangan,” kata Tjahjo.

Tjahjo yang merupakan mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mengatakan jika sejauh ini belum ada kendala yang cukup besar dari sisi anggaran, kecuali masih banyak pemda yang membutuhkan waktu untuk melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Secara umum, rencana pilkada serentak ini akan dibagi ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015, Gelombang kedua pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018.

Pada Pilkada gelombang pertama, nantinya akan difokuskan untuk pemilihan kepala daerah yang akhir masa jabatannya (AMJ) berakhir 2015 dan semester pertama tahun 2016. Pilkada gelombang pertama ini akan terlaksana di sembilan pilgub, 224 pilbup dan 26 pilwakot.

Pilkada gelombang kedua akan difokuskan untuk pemilihan kepala daerah AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ-nya 2017. Sedangkan gelombang ketiga untuk AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019.

Mengingat dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini akan membuat kebutuhan KPU Daerah terus bertambah, maka Mendagri meminta agar masing-masing daerah melakukan verifikasi terkait pembiayaan penyelenggaraan Pilkada serentak sejak sekarang.

Selain itu, Kemendagri juga sudah mengirimkan radiogram ke daerah-daerah untuk mempercepat penandatanganan NPHD tersebut. Karena KPU daerah dibatasi membentuk PPK dan PPS sampai 18 Mei 2015.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , , ,