FITRA kecam rencana pengadaan tidak wajar sebesar Rp 220 Miliar oleh DPR RI

OkeJoss.co – Masalah dan sorotan yang tengah dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rupanya akan masih terus berlanjut.

Setelah masalah internal dan memalukan yang ditunjukkan oleh fraksi-fraksi dan anggota DPR, kini Forum Indonesian untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menambah masalah bagi DPR usai kecaman yang dilontarkannya terkait rencana pengadaan yang tidak wajar oleh DPR.

Seperti yang diungkapkan oleh Apung Widadi selaku koordinator advokasi FITRA, DPR sebagai parlemen dianggap terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat. Bahkan dalam dokumen rencana pengadaan umum DPR yang ada pada laman dpr.go.id FITRA menemukan beberapa anggaran yang cukup menyakiti hati rakyat.

FITRA menyebut, total anggaran tidak wajar yang direncanakan DPR mencapai hampir Rp 220 Miliar. Beberapa anggaran tidak wajar tersebut meliputi biaya pengadaan parfum yang mencapai miliaran rupiah hingga penyiaran humas DPR.

“Totalnya hampir Rp220 M. Nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR,” ungkap Apung

Apung menyebut, adanya potensi mark up dari paket pengadaan tersebut. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga di pasar.

Pengadaan parfum misalnya, mencapai Rp 2 miliar, sementara Rp 600 juta dianggarkan untuk penyediaan makanan rusa. Selain itu, untuk biaya perawatan rumah dinas DPR, legislatif mengalokasikan dana sebesar Rp 32 miliar.

Dengan biaya yang cukup besar itu, Apung mensinyalir ada mafia anggaran yang sengaja mendorong agar alokasi anggaran tersebut naik secara signifikan.

“Ada indikasi mafia, karena tidak wajar,” sambungnya.

Apung juga mengatakn jika FITRA menuntut agar DPR membatalkan pengadaan barang-barang tidak wajar tersebut. Terlebih, di tengah situasi masyarakat yang mengalami lonjakan harga bahan pokok akibat naiknya harga BBM.

“FITRA menuntut agar DPR membatalkan pengadaan barang-barang yang tidak wajar tersebut. Selanjutnya, DPR harus merevisi alokasi anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga dengan nilai dan harga yang wajar,” tutup Apung.

Comments are closed.

Kata kunci : ,