Dukung Kabareskrim, Kapolri pastikan Komjen Buwas akan serahkan LHKPN ke KPK

OkeJoss.co – Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) terkait tidak akan diberikannya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) akhirnya membuat Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memberikan pernyataan.

Menurut Kapolri, dirinya memastikan jika Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso bakal menyerahkan LHKPN ke KPK. Badrodin juga menegaskan bahwa tak mungkin anak buahnya itu sengaja melanggar aturan dengan tidak menyetor LHKPN ke KPK.

“‎Siapa yang bilang beliau enggan? Tidak ada itu,” tegas Badrodin.

‎Badrodin juga mengaku jika dirinya sudah memanggil Komjen Buwas dan menanyakan perihal kabar ketidakmauannya melaporkan harta ke KPK. Saat bertemu dengan Kapolri tersebut, Komjen Buwas mengatakan jika dirinya masih mendata jumlah harta kekayaannya.

“Kemarin sudah saya panggil kemudian saya tanyakan memang belum selesai. Masa belum selesai terus diserahkan? Ya begitulah, belum selesai,” ujar Badrodin.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso telah resmi mengatakan jika dirinya tidak akan melaporkan LHKPN ke KPK. Usai menolak melaporkan harta kekayaannya, Komjen Buwas meminta agar KPK menelusuri harta kekayaannya tanpa harus meminta laporan dari mantan kepala Polda Gorontalo tersebut.

Komjen Buwas juga mengatakan jika LHKPN miliknya akan lebih objektif jika langsung diisi oleh tim dari KPK daripada laporan yang dibuat oleh dirinya.

“Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain,” ujar Komjen Buwas.

Selain itu, Komjen Buwas juga sempat mengatakan dan beralasan jika sikapnya yang tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Sebagai informasi, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) idealnya diserahkan kepada KPK dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat. Komjen Buwas sendiri resmi menjabat sebagai Kabareskrim Polri pada 19 Januari 2015. Dengan kata lain, ia telah terlambat lebih dari waktu ideal dua bulan untuk pelaporan LHKPN ke KPK.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , , ,