DPR permasalahkan isi surat Presiden Jokowi terkait calon baru Kapolri

OkeJoss.co – Sebulan sudah Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Usai pembatalan tersebut, Presiden Jokowi lansung mengirimkan surat tertanggal 18 Februari 2015 kepada DPR untuk kemudian memutuskan menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti sebagai pengganti Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Menanggapi isi surat yang telah dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan jika surat yang diberikan presiden tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pelantikan komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan menjadi pemimpin Polri.

Fadli Zon juga mengatakan jika waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti hingga kini belum jelas.

“Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang. Ini (Badrodin Haiti) kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru,” kata Fadli.

Jika Fadli Zon menganggap jika surat dari presiden belum jelas dan akan membawa surat tersebut ke dalam rapat badan musyawarah DPR terlebih dahulu, maka pihak Istana menyebutkan jika surat yang telah dikirimkan ke DPR sudah cukup jelas.

Berikut isi surat lengkap Presiden Jokowi kepada DPR terkait pengangkatan Kapolri baru Komjen Badrodin Haiti :

“Jakarta, 18 Februari 2015

Nomor: R-16/Pres/02/2015
Sifat: Segera
Lampiran: Satu lembar
Perihal: Pengangkatan Kapolri

Kepada Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270

Dengan hormat, merujuk kepada surat DPR RI Nomor 01/DPR RI/II/2014-2015, tanggal 15 Januari 2015, hal persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri perlu kami sampaikan bahwa Jenderal Polisi Drs. Sutarman telah diberhentikan dari jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 03/POLRI/TAHUN 2015, tanggal 16 Januari 2015.

Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si, ketika itu sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidik Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015, tanggal 12 Januari 2015, dipandang perlu untuk menunda pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kapolri sebagaimana yang dipertimbangkan presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 04/POLRI/TAHUN 2015, tanggal 16 Januari 2015 tentang Penugasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si, sebagai Kapolri telah menimbulkan perdebatan di masyarakat, dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, kami mengusulkan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri.

Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kapolri.

Permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan persetujuan, bersama ini kami lampirkan kutipan riwayat hidup Komisaris Jenderal Drs. Badrodin Haiti.

Atas perhatian Saudara Ketua, kami ucapkan terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo”

Comments are closed.

Kata kunci : , , , , ,