Didesak lakukan reshuffle kabinet, Jokowi belum ingin berikan tanggapan

OkeJoss.co – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) belum mencapai satu tahun, namun beberapa pihak mengatakan jika sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan tidak puas dengan kabinet kerja yang membantu menjalankan roda pemerintahan Jokowi-JK.

Atas ketidakpuasan masyarakat tersebut, lembaga survei Poltracking melaporkan jika sebagian besar masyarakat yang menjadi objek surveinya menginginkan adanya perubahan pada kabinet dan segera melakukan Reshuffle Kabinet.

Ketika didesak untuk melakukan reshuffle Kabinet, Hanta Yudha selaku Direktur Eksekutif Poltracking mengatakan jika Presiden Jokowi tidak merespon. Menurut Hanta, Presiden Jokowi baru bersedia merespon dukungan untuk merombak kabinetnya nanti. Namun ia tidak memastikan waktunya.

“Beliau (Jokowi) tidak merespons apakah akan ada (reshuffle kabinet) atau tidak. Dalam forum itu, Presiden memang lebih banyak mendengar,” ujar Hanta Yudha.

“Terhadap hasil itu, Jokowi tidak menjawab secara langsung. Katanya, ‘ya belum lah, lihat nanti’,” lanjut Hanta.

Berdasarkan Survey Poltracking terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 menunjukkan 36 responden setuju Jokowi merombak kabinetnya. Bahkan 5,8 persen menyatakan sangat setuju, sedangkan yang kurang setuju hanya 24,1 persen. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Jika nantinya akan terjadi reshuffle kabinet, maka banyak yang mempredikai jika beberapa menteri dari partai politik akan terkena dampak. Hal tersebut disebabkan karena beberapa menteri tersebut telah menimbulkan polemik dan sempat menjadi sorotan publik.

Berikut ini beberapa menteri di Kabinet Kerja yang sempat menjadi sorotan publik :

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Dia di kecam bahkan diolok-olok banyak kalangan atas pernyataannya yang mengatakan masyarakat yang memberikan dukungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah rakyat tak jelas.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Mantan Deputi Tim Transisi ini mengakui kalau dirinya lalai, yang berdampak pada penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Jokowi mengenai tunjangan uang muka mobil pejabat negara.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Putri ketua umum PDI perjuangan, Megawati Soekarno Putri ini sempat di-bully saat mengomentari bencana longsor di Banjarnegara. Puan dalam akun twitter-nya @PuanMaharani25 menyebut lokasi Banjarnegara di Jawa Barat. Padahal seharusnya di Jawa Tengah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly. Menteri asal PDI Perjuangan ini menuai polemik terkait dengan dikeluarkannya SK pengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Selain itu juga ia dianggao terlalu pro dengan koruptor karena memberikan remisi koruptor.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,