Banyak pelanggaran, Pemerintah hentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah

OkeJoss.co – Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Melalui Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, pemerintah memutuskan untuk melakukan penghentian pengiriman TKI untuk pembantu rumah tangga ke-21 negara di Timur Tengah.

Menurut Menteri Hanif, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke luar negeri tersebut telah tertuang dalam roadmap penghentian penempatan TKI di luar negeri pada pengguna perseorangan. Dengan adanya roadmap tersebut maka seluruh pengiriman dan penempatan TKI untuk pembantu rumah tangga masuk dalam kategori kegiatan terlarang dan tindak pidana human trafficking.

“Dengan adanya roadmap penghentian TKI domestic worker itu maka seluruh pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pidana trafficking (perdagangan orang),” kata Hanif.

Lebih lanjut, Hanif menjelaskan keputusan pelarangan penempatan TKI ke Timur Tengah diambil sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bulan Februari 2015 dan juga rekomendasi dari sejumlah duta besar dan KBRI di negara Timur Tengah.

Maraknya permasalahan seperti pelanggaran norama ketenagakerjaan maupun human trafficking terhadap TKI yang didominasi oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi salah satu pemicu dari munculnya keputusan tersebut.

“Kebijakan ini juga berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Februari 2015 yang meminta agar penempatan TKI PRT dihentikan. Serta berdasarkan rekomendasi dari sejumlah duta besar dan KBRI di negara Timur Tengah yang minta agar penempatan TKI PRT dihentikan ” ungkapnya.

Alasan lain dari penghentian pengiriman TKI ke negara timur tengah ini adalah perlindungan bagi TKI di sektor domestik terutama di negara-negara Timur Tengah masih sangat kurang. Terlebih lagi, katanya, budaya di Arab juga mempersulit tindakan untuk memberikan perlindungan.

Sebagai contoh, Hanif menyebut jika di negara timur tengah masih berlaku sistem kafalah (sponsorship) yang menyebabkan lemahnya posisi tawar TKI di hadapan majikan. Akibatnya, banyak TKI yang tak bisa pulang meskipun kontrak kerjanya habis karena dilarang majikan, atau dipindahkan ke majikan lainnya. Selain itu juga standar gaji yang diberikan masih relatif rendah yakni berkisar sekitar Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Dengan kata lain tidak sebanding dengan risiko meninggalkan negara dan keluarga untuk bekerja di luar negeri .

Pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan ini berlaku untuk seluruh negara-negara Timur Tengah. Yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman dan Yordania.

Comments are closed.

Kata kunci : , ,