Banyak kejanggalan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati minta eksekusi mati dibatalkan

OkeJoss.co – Jelang eksekusi mati yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di akhir April 2015 ini, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati meminta pemerintah Indonesia membatalkan rencana eksekusi mati terhadap para terpidana yang saat ini sudah berada di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Seperti yang dikatakan oleh Febiyonesta selaku juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati, pihaknya melihat banyak kejanggalan yang dihadapi para terpidana selama proses persidangan. Dengan alasan tersebut, maka pihaknya mendesak agar pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati kepada 10 terpidana.

“Kami mendesak pemerintah menghentikan rencana eksekusi terhadap 10 terpidana mati pada akhir April 2015 ini,” ujar Febi

Lebih lanjut, Febi mengatakan jika kejanggalan selama persidangan yang dimaksudkan pihaknya meliputi tidak adanya penerjemah bagi terpidana mati WNA serta tidak adanya pendampingan pengacara bagi sebagian besar terpidana mati.

“Ketika proses penanganan sebuah perkara ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, maka putusan tersebut pun diduga memiliki kecacatan hukum,” ungkap Febi.

Seperti telah diketahui, 10 terpidana mati yang akan dieksekusi dalam waktu dekat adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia), Martin Anderson (WN Ghana), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol), Rodrigo Gularte (WN Brasil), Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria), Serge Areski Atlaoui (WN Prancis), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), Zainal Abidin (WN Indonesia) dan yang terakhir Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina).

Kesepuluh terpidana mati yang masuk ke dalam gelombang kedua tersebut di hukum karena terkait kasus Narkoba. Semua terpidana telah berada di LP Nusakambangan dan akan segera dieksekusi.

Jelng eksekusi mati ini, pemerintah Indonesia beberapa kali mendapatkan ancaman dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman terakhir bahkan dilakukan oleh presiden Prancis, Francois Hollande.

Menanggapi ancaman yang diberikan oleh Hollande, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan jika eksekusi merupakan masalah hukum.

Comments are closed.

Kata kunci : ,