Bambang Widjojanto cabut gugatan praperadilan, Bareksrim diminta keluarkan SP3

OkeJoss.co – Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto (BW) telah resmi mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, Rabu (20/5/2015).

Pencabutan gugatan tersebut dilakukan pihak BW dikarenakan mereka telah adanya surat dari komisi pengawas Peradi yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan Bambang.

Keputusan komisi pengawas Peradi diketok 27 April 2015 lalu. Menurut Ainul, jika Peradi memutuskan tak ada pelanggaran etika, bagaimana bisa ada pelanggaran pidana.

“Kepolisian tidak bisa memproses kalau Peradi bilang tidak ada pelanggaran,” tuturnya.

Dengan telah dicabutnya gugatan praperadilan tersebut, pihak BW meminta dan berharap agar Bareskrim bersedia segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada kliennya tersebut. Permintaan agar Bareskrim mengeluarkan SP3 tersebut diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum BW, Ainul Yakin, di Pengadilan Negeri Jaksel, Rabu (20/5/2015) pagi WIB.

“Kita memberikan kesempatan kepada polisi, mungkin punya itikad baik setelah adanya putusan Komisi Pengawas Peradi yang menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukakan Mas BW,” kata Ainul Yakin.

Ainul bersama tim kuasa hukum tiba di PN Jaksel sekitar pukul 09.45 WIB. Tepat pukul 10.00 WIB, mengajukan pencabutan secara resmi ke pihak pengadilan.

Walaupun kini pihak BW telah mencabut gugatan praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jaksel, namun Ainul tegaskan bahwa pencabutan gugatan praperadilan ini sifatnya hanya sementara. Pihaknya tidak akan ragu mendaftarkan lagi gugatan tersebut jika Bareskrim tak kunjung mengeluarkan SP3.

“Jika hingga Senin 25 Mei belum ada respon (SP3), maka kami ajukan kembali,” jelasnya.

Ainul yakin juga menganggap jika kasus BW lebih baik segera dihentikan oleh polisi tanpa ada paksaan dari putusan praperadilan. Dia yakin tidak sulit bagi Bareskrim untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan itu.

Gugatan praperadilan BW sebelumnya diajukan di PN Jaksel pada Kamis (7/5). Permohonan itu didaftarkan setelah adanya putusan MK pada pekan lalu yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , ,