Anggaran dan NPHD masih bermasalah, tiga daerah terancam gagal lakukan pilkada serentak

OkeJoss.co – Keputusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia mulai tanggal 9 Desember 2015 mendatang rupanya masih menimbulkan masalah bagi beberapa daerah.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (1/6/2015), terdapat tiga daerah dari total 269 daerah yang masih bermasalah dengan persoalan anggaran untuk pengadaan Pilkada serentak.

Ketiga daerah tersebut masing-masing Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat), Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Sula (Sulawesi Tengah).

Menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, persoalan pertama dari ketiga daerah tersebut adalah belum diterimanya anggaran pengadaan Pilkada dari pemerintah. Selain itu, ketiga daerah tersebut juga belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sebagai informasi, NPHD sendiri merupakan dasar untuk pencairan anggaran bagi pelaksanaan pilkada dari Pemerintah Daerah ke KPUD. Jika hingga Rabu (3/6/2015) NPHD belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan pilkada di tiga daerah tersebut terancam terpaksa diundur pada 2017.

“Itu NPHD dan pencairannya masih belum beres. Kebijakan KPU sudah disampaikan ke publik, kalau sampai tanggal 3 Juni, ditunda pilkadanya,” ujar Ida.

Selain berharap agar persoalan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada di tiga daerah di atas dapat segera diselesaikan, Ida juga meminta daerah-daerah yang telah menandatangani NPHD, untuk dapat segera menyelesaikan proses pencairan dana. Hal tersebut diungkapkan oleh Ida karena jika tidak segera dicairkan, maka akan sangat mengganggu tahapan pilkada.

Permintaan dari komisioner KPU tersebut dapat dikatakan cukup beralasan karena pada hari Rabu (3/6/2015) besok, KPU sudah akan menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilh (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DP4 merupakan dasar bagi KPU untuk segera memutakhirkan daftar pemilih sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan pilkada.

Comments are closed.

Kata kunci : , , , , ,