Anggap bukan tindak pidana, Kabareskrim tolak laporkan harta kekayaan ke KPK

OkeJoss.co – Salah satu kewajiban dari pejabat negara saat mereka menjabat adalah memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kewajiban tersebut rupanya tidak berlaku bagi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso (Buwas).

Kabareskrim Komjen Budi Waseso telah resmi mengatakan jika dirinya tidak akan melaporkan LHKPN ke KPK. Usai menolak melaporkan harta kekayaannya, Komjen Buwas meminta agar KPK menelusuri harta kekayaannya tanpa harus meminta laporan dari mantan kepala Polda Gorontalo tersebut.

“Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu,” ujar Komjen Buwas

Menanggapi perkataan dan sikapnya yang dirasa sebagai bentuk ketidaktaatannya kepada peraturan perundang-undangan, Komjen Buwas membantah dan beralasan jika sikapnya yang tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Komjen Buwas juga mengatakan jika LHKPN miliknya akan lebih objektif jika langsung diisi oleh tim dari KPK daripada laporan yang dibuat oleh dirinya.

“Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain,” ujar Komjen Buwas.

Alasan lain dari penolakan Komjen Buwas untuk menlaporkan harta kekayaannya adalah karena dirinya tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Sebagai informasi, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) idealnya diserahkan kepada KPK dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat.

Selain itu, kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Walaupun tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, bagi pejabat negara yang tidak menaati Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tersebut bisa dikenakan sanksi administratif.

Komjen Buwas sendiri resmi menjabat sebagai Kabareskrim Polri pada 19 Januari 2015. Dengan kata lain, ia telah terlambat lebih dari waktu ideal dua bulan untuk pelaporan LHKPN ke KPK.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,