Aceh Utara larang pasangan belum menikah berboncengan sepeda motor

OkeJoss.co – Kabupaten di Aceh telah mengeluarkan sebuah undang-undang yang akan melarang pria dan wanita yang belum menikah untuk naik sepeda motor bersama-sama, seorang anggota parlemen mengatakan pada hari Senin (4/5/2015).

Anggota parlemen di Kabupaten Aceh Utara pekan lalu menyetujui peraturan, yang akan mulai berlaku dalam satu tahun, kata anggota parlemen Fauzan Hamzah, menambahkan bahwa pihak berwenang sedang membuat “upaya untuk menerapkan hukum syariah sepenuhnya”.

“Orang yang belum menikah duduk erat bersama-sama pada sepeda motor jelas melanggar syariah Islam karena dapat menyebabkan tindakan berdosa,” kata Hamzah AFP.

Aceh, kota di ujung utara pulau Sumatera, merupakan satu-satunya provinsi di negara yang paling padat penduduknya mayoritas Muslim di dunia yang diperbolehkan untuk menerapkan hukum Islamdimana hukuman cambuk sudah diterapkan disana.

Provinsi ini mulai menerapkan hukum syariah setelah diberikan otonomi khusus tahun 2001, upaya oleh pemerintah pusat di Jakarta untuk memadamkan pemberontakan separatis lokal.

Langkah terbaru untuk melarang bersama sepeda motor naik, yang akan mempengaruhi lebih dari 500.000 orang di Aceh Utara, datang setelah satu kota di Aceh pada 2013 wanita dilarang mengangkangi driver laki-laki di sepeda motor, yang mengharuskan mereka naik pelana untuk wanita sebagai gantinya.

Peraturan baru yang paling eye-catching dalam serangkaian peraturan Islam yang disetujui di Aceh Utara, Kamis, yang juga termasuk larangan pertunjukan musik live dan pemisahan siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Aturan baru akan berlaku Mei 2016 setelah masa tenggang satu tahun.

Hamzah tidak mengatakan apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada pasangan yang belum menikah tertangkap bersama-sama pada sepeda motor.

Dia melakukan daftar beberapa hukuman yang dapat diterapkan untuk semua hukum Islam yang baru, yang berkisar dari teguran formal untuk denda dan orang-orang yang diusir dari desa mereka.

“Kami akan melakukan upaya agar perbuatan yang dapat menyebabkan dosa dieliminasi secara bertahap di Kabupaten Aceh Utara,” tambahnya. DPRD di Aceh, serta parlemen kabupaten, bisa lewat peraturan Islam mereka sendiri.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,